PEMERINTAHAN KOLONEL SALEH LASATA- KOLONEL INF.H. DJAMALUDIN BEDU ||RINGKASAN MATERI MUATAN LOKAL

RINGKASAN MULOK

PEMERINTAHAN

Kolonel Saleh Lasata - kolonel inf. H. Djamaludin bedu

 

DISUSUN OLEH :

XI ^IPA-7

KELOMPOK 5

Ø YUSUF AMIRUDIN

Ø MUH. APRIZAL OKA

Ø MUH. FATHRA ALFAIEN

Ø ARI SAPUTRA

Ø RISKI ANGGRAINI

Ø LM. FARHAN ZABIR

Pemerintahan Koloel Saleh Lasata (3-10-1997 s/d 1999)

              Sebagai refleksi dari percaturan politik di Muna yang semakin hangat maka oleh pihak pemegang keamanan teritorial secara konsultatif dengan Gubernur dan pihak terkait untuk menempatkan pemimpin pemerintahan (Bupati) dari kalangan militer di daerah-daerah yang dianggap berpotensi konflik termasuk di Kabupaten Muna. Figur yang diturunkan untuk berkompetisi dalam pemilihan DPRD pada periode pasca transisi adalah Kolonel Saleh Lasata. Sekedar untuk bahan analisa bahwa selama pemerintahan orde baru ketika figur  militer berkompentesi  dengann figur figur sipil maka bisa di pastikan yang memenangkan kmpentesi adaah figur militer. Realita terbukti di  muna bahwa ketika Salelasata berkompetisi dengan sipil maka beliau dapat  mengisihkan rifal rifalnya.Maka tercatatlah dalam lembaran sejarah bahwa sejak tahun 1997 untuk pertama kalinya yang menjadi bupati muna berasal dari kalangan militer, memimpin pemerintaha sebagai Bupati muna ke VIII .

Pada masa pemerintahannya beliau melanjutkan pembangunan pasar sentral Laino yang telah dibangun bupati sebelumnya dn sekaligus meresmikanya untuk di operasikan sebagai kegistan perdagangan masyrakat. Semula masyarakat masih menolak untuk memindahkan aktivitas dagangannya di laino. Kemudian setelah pasar sentral laama ( sekarang di alun-alun)

Terbakar dua kali dalam jangka 1 tahun baru masyrakat secara spontan memindahkan kegiatan di pasar sentaral laino . Sisi positif pemindahan pasar sentral sebagai pusat kegiatan perdagangan di laino (sentral sekarang ini) sangat menguntungkan masyrakat ,khususnya masyarakat pesisir pantai(daerah sebrang) karena sekitar sentral di lengkapi dengan fasilitas dermaga sebagai sarana transportasi masyaralkat di daerah sebrang. Di samping itu juga ,keuntungan yang di peroleh masyarakat dari pemindahan sentral adalah merupakan upaya pengembangan kota raha.

              Saleh Lasata yang memerintah hanya sekitar 2 tahun yaitu antara tahun 1997-1999 karena hanya melanjutkan program pemerintahan maola daud pada periode ke2 nya . pemerinthan Saleh lasata juga tidak melakukan inivasi –inovasi baru dalam pembangunan, halini di latarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain:

1.      Suhu peta politik di Muna yang semakin tinggi sehingga pemerintahan(eksekutif) tidsk dapat merealisasiakan program-program nya.

2.      Konflik politik secara paca pemerintahan Maola Daud masih terys berlanjut sehingga pembenahan stabilitas aparatur menjadi prioritas pemerintah Saleh Lasata saat itu.

3.      Program pemerintahan Saleh Lasata sedikit atau kurang berorieentasi pada pembangun fisik tetapi konsekuan kepada pemberdayaan ekonomi kerakyatan namun mengalami kegagalan karena masyarakat belum siap untuk  menerima program semacam itu.

4.      Pemeintahan Salleh Lasata hanya 2 tahun sehingga dalam waktu yang singkat tentu tidak dapat merealisasikan program-programnya.

Demikian urain pemerintahan Saaleh Lasata yang berakhir pada tahun 1999.

Pemerintahan kolonel inf. H. Djamaludin bedu (1999-2000)

              Setelah pemerintahan saleh lasata berakhir maka pimpinan pemerintahan selanjutnya adalah kolonel inf. H. Djamaludin bedu sebagai bupati muna ke IX. Pemerintahan djamaludin bedu yang terlalu singkat tidak dapat melakukan manufer positif dalam pembangunan.

              Hal ini di sebabkan oleh beberapa hal:

1.      Pada saat itu terjadi suatu peristiwa ketatanegaraan yang menguras konsentrasi birokrasi, karena dalam waktu 1 tahun terjadi 2 kali pelaksanaan pesta drmokrasi yaitu pemilu 1997, tetapi karena dianggap tidak sesuai dengan agenda reformasi maka tahun 1999 dilaksanakan lagi pemilu. Kondsi ini tentu menghambat program pembangunan karena pemerintah terkosentrasi pada pelaksanaan pemilu, dan legislatif terpilih tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya karena masa jabatannya hanya 1 tahun.

2.      Pemerintahan djamaludin bedu dalam waktu singkat itu tidak dapat merealisasikan program-programnya, karena secara konstitusional sesuai dengan agenda reformasi bahwa legislatif dan eksekutif yang baru adalah mereka yang memenuhi syarat sesuai pemilu1999 sedangkan eksekutif dari kalanga militer apabila maju sebagai bupati maka harus meninggalkan predikat militernya atau dengan kata lain harus berpredikat sebagai sipil. Dari kondisi ini maka pemerintah tidak dapat berkosentrasi pada implementasi program-programnya.

3.      Gema reformasi yang merebak diseluruh nusantara termasuk di muna mempengaruhi seluruh aspek kehidupan khususnya dalam aspek politik sehinggah pemerintah dalam menetapkan kebijakan-keijakannya di hantui oleh agenda-agenda tersebut. Dan tentu pada pola baru itu yang belum di dasari oleh konstitusional permanen sehingga membuat pengambil kebijakan bersifat apatis dan apriori.

              Ketiga indikasi tersebut menjadi penyebab pemerintah tidak berbuat lebih efektif maksimal sehinggah mepengaruhi proses pembangunan baik fisik maupun non fisik.

              Ketika agenda reformasi mengisyaratkan bahwa  bupati harus dari kalangan sipil, maka djamaludin bedu lebih memilih kembah ke abri sehinggah beliau tidak masuk sebagai salah satu calon bupati muna saat ini. salah satu keberhasilan beliau dalam aspek politik adalah mensukseskan pelaksanan pemilu 1 di era reformasi di kabupaten muna, karena pelaksanaan pemilu dimuna berjalan secara aman dama, jujur dan adil, serta tidak terindikasi adanya gerakan-gerakan fisik yang merugikan. Pemilihan bupati ini merupakan perubahan peta politik di muna karena semula legislatif didominasi Golkar, tetapi dari hasil pemilu 1999 golkar hanya memperoleh 16 kursi, pdip 4 kursi, pdi 1 kursi, ppp 2 kursi, pari 1 kursi, pkb 1 kursi, pan 2 kursi, abri 3 kursi (kesbang 2005).

              Dari data perolehan kursi di legilatif, walaupun golkar masih berada pada posisi lebih banyak dari partai lain,akan tetapi paling tidak akan dikontrol oleh partai-partai kecil lainnya, sehingga ada keseimbangan kekuatan politik di legislatif.

              Pemerintah Djamaludin Bedu memperlihatkan karakter militernya, sehingga pada masa pemerintahannya dpaat mengontrol ilegal liging yang disutradarai oleh anggota ABRI dan Kepolisian.